Oleh: kahaba.info - Ming, 13 Jan 2013, 5:39 pm
Kota Bima, Kahaba.-
Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi (TPFR) terkait kasus penembakan
terduga teroris di Bima dan di Dompu membeberkan hasil temuan sementara.
Berdasarkan penelusuran dan investigasi lapangan, TPF menemukan
indikasi kuat yang membantah pernyataan Kepolisian bahwa Bahtiar
Abdullah (35), merupakan salah seorang pelarian Poso.
Di depan sejumlah jurnalis lokal dan
nasional, Ketua TPFR Hadi Santoso, ST, MM, mengungkapkan temuan ini
merupakan salah satu hasil investigasi lapangan dan wawancara yang
dilakukan tanggal 11 sampai 12 Januari kemarin. TPFR memperoleh lebih
dari 12 kesaksian yang membenarkan bahwa terduga tindak teroris yang
ditembak mati oleh Densus 88 itu tidak pernah pergi atau kembali dari
Poso Sulawesi Tengah.
“Semua saksi yang kami temui, baik
keluarga, rekan bisnis, maupun tetangga korban Almarhum tidak ada yang
membantah bahwa enam tahun terakhir ini Bahtiar tidak pernah melakukan
perjalanan ke Poso dan sebaliknya,” ungkap Hadi dalam jumpa pers di
Kota Bima hari Minggu (13/1/2013).
Hal ini juga, menurut Hadi, sekaligus
membantah pernyataan yang kerap dilontarkan Kepolisian, yang menuding
Bahtiar sebagai salah satu pelarian Poso yang hendak melancarkan aksi
terornya di wilayah Bima dan Dompu.
Ketua TPFR ini juga mengungkapkan, tim
yang melakukan investigasi kasus penembakan Bahtiar berjumlah lima orang
yang berasal dari berbagai unsur organisasi dan profesi. Sejak dibentuk
tanggal 9 Januari lalu, tim yang bekerja dengan anggaran swadaya ini
mencoba menelusuri berbagai fakta dibalik beberapa kejadian besar yang
terjadi di wilayah Bima dibalik stigma dan pemberitaan yang terkadang
tidak sesuai dengan realitas yang ada.
Lanjutnya, dalam menjalankan tugasnya,
TPFR terkendala dalam hal belum adanya data pasti dari pihak Kepolisian.
Hadi mengaku, pernyataan yang dikeluarkan dari tingkat Polres, Polda,
maupun Mabes Polri mengenai identitas para terduga yang ditembak mati
dan ditangkap, serta jumlah dan jenis barang bukti yang diamankan selalu
berubah-ubah. Hal ini membuat kerja timnya semakin berat dengan tidak
jelasnya data awal dalam melakukan investigasi.
“Keterangan dari pihak Kepolisian tidak
sinkron satu sama lain, kami mohon Kepolisian segera memfinalisasi data
agar ada kejelasan dalam masyarakat,” pungkasnya. [BQ]